Pemerintah Mengharuskan Bea Masuk Impor Keramik

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memutuskan untuk membendung import ubin keramik. Usaha itu dikerjakan dengan kenakan tarif bea masuk perbuatan pengamanan atas import ubin keramik.

Pengenaan bea masuk yg diperuntukan untuk membendung import itu tertuang dalam Ketetapan Menteri Keuangan Nomer 119 Tahun 2018 mengenai Pengenaan Bea Masuk Perbuatan Pengamanan Pada Import Produk Ubin Keramik. Dalam ketetapan yg di tandatangani Sri Mulyani 19 September terus itu bea masuk perbuatan pengamanan digunakan saat tiga tahun.

Untuk tahun pertama, besaran tarif bea masuk perbuatan pengamanan sebesar 23 prosen. Untuk tahun ke-2, besaran tarif yg digunakan sebesar 21 prosen. Sesaat tahun ke-tiga, besaran tarif yg digunakan sebesar 19 prosen.

Pengenaan bea masuk perbuatan pengamanan itu adalah penambahan atas bea masuk umum yg laku umum. Ani dalam pertimbangan ketetapan menteri keuangan itu menjelaskan pengenaan bea masuk perbuatan pengamanan itu dikerjakan sebab import ubin keramik telah berikan soal ke Indonesia.

" Hasil penyidikan Komite Pengaman Perdagangan Indonesia ada ultimatum serius, " ujarnya seperti diambil dari ketetapan menteri itu, Selasa (2/10) .

Sri Mulyani ultimatum muncul gara-gara ada lonjakan import ubin keramik. Lonjakan itu udah menghimpit industri ubin keramik dalam negeri.

Jadi catatan, menurut data Tubuh Pusat Statistik (BPS) pada periode 2015-2017 volume import keramik bertambah. Pada periode 2015, import ubin keramik sejumlah 861. 341 ton.

Tahun 2016, import naik 24, 7 prosen berubah menjadi 1. 073. 972 ton. Selain itu 2017, import naik 17, 5 prosen berubah menjadi 1. 262. 016 ton. Dalam kata beda, import ubin keramik rata-rata tumbuh 21, 1 prosen per tahun.

Data Komite Pengaman Perdagangan Indonesia import paling besar ubin keramik itu datang dari empat negara, diantaranya ; China dengan jumlahnya meraih 98, 84 prosen dari keseluruhan import ubin keramik Indonesia.

Selain itu tiga negara yang lain ; Vietnam, Thailand serta Malaysia.